INIBERITA.id, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pembenahan layanan Trans Banjarbakula agar terintegrasi antardaerah, memiliki rute dan jadwal yang jelas, serta tidak terjadi tumpang tindih trayek.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula yang digelar di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (24/9/2026).
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel M. Fitri Hernadi, A.P., M.Si., perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, jajaran Dinas Perhubungan masing-masing daerah, serta Organda Kalsel.
Pembahasan difokuskan pada harmonisasi pengelolaan, konektivitas rute, hingga peningkatan kualitas layanan angkutan umum yang menghubungkan wilayah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menegaskan koordinasi lintas daerah menjadi kunci agar layanan Trans Banjarbakula tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antarkabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, integrasi transportasi tidak hanya berkaitan dengan penataan trayek, tetapi juga menyangkut keterjangkauan tarif, kepastian jadwal, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan angkutan umum.
Dalam RDP tersebut turut dibahas rencana pengelolaan operator BTS baru yang harus memiliki legalitas berbentuk koperasi. Organda Kalsel diharapkan dapat mengambil peran sebagai salah satu operator, termasuk mendukung proses peremajaan armada angkutan BTS.
Selain persoalan rute dan operator, Komisi III juga menyoroti aspek keamanan serta kenyamanan penumpang. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pemasangan CCTV pada setiap unit angkutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan dan mengantisipasi berbagai kejadian yang tidak diinginkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, menyampaikan bahwa integrasi layanan antarkabupaten dan kota harus dibarengi pembagian rute serta jadwal yang jelas.
“Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ini menjadi atensi kita ke depan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan memastikan daerah yang belum terlayani dapat segera mendapatkan pelayanan transportasi,” jelasnya.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mendorong penataan sistem transportasi Banjarbakula secara lebih terpadu.
Upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, serta mampu memperkuat konektivitas masyarakat antardaerah di Kalimantan Selatan.
Komisi III DPRD Kalsel juga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan layanan Trans Banjarbakula sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah sekaligus pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat.
(sop/iniberita)
Post Views: 401
AJUDANZEUS SLOT